DPR: Kartu Tani Merupakan Kebijakan Elite

KEBUMEN, suaramerdeka.com- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Taufiq R Abdullah, menilai kebijakan kartu tani merupakan kebijakan elite dan tidak berorientasi kepada kemampuan dan kebutuhan masyarakat bawah. Pola dan sistem tidak sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan masyarakat bawah. "Jadi ini kebijakan orang kota untuk orang desa," ujar Taufiq R Abdullah, saat serap aspirasi anggota Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Kelompok Wanita Tani, penyalur pupuk, hingga penyuluh pertanian di Vittenan Resto Kebumen, kemarin.

Menurut anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VII meliputi Kebumen, Banjarnegara dan Purbalingga itu, setiap kebijakan merupakan menuju perbaikan. Tetapi setiap kebiajakan yang baru, wajib dilakukan sosialisasi, edukasi, sehingga tidak membikin kacau, crowded, dan konflik di lapangan. "Saat ini kacau, crowded, dan konflik di lapangan," ujarnya.

Dia menilai kacau karena petani bingung cara menerapkan, admin di kecamatan juga bingung dalam membagi. Karena antara Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan kuota di beberapa tempat sangat minim. Kuota tidak menggunakan prinsip pupuk berimbang. "Kalau kebutuhan pupuk kurang secara otomatis produktivitas menurun," tandasnya, seraya menyebutkan persoalan itu merata di sejumlah wilayah.

Dalam kesempatan itu, Taufiq memberikan rekomendasikan kepada pemerintah agar mengakui bahwa kebiajakan baru perlu sosialisasi dan edukasi. "Jadi jangan bertahan dengan manipulasi data laporan dari petani yang mengatakan senang. Kalau pemimpinnya manipulatif seperti itu, kan bahaya bangsa ke depan," ujarnya.

(Supriyanto /SMNetwork /CN40 )

Let's block ads! (Why?)