Dibuka Presiden, Musrenbangnas Usung Pemerataan Pembangunan

JAKARTA, suaramerdeka.com - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 resmi dibuka Presiden Joko Widodo, Senin (30/4).

Hadir dalam acara yang bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta itu para pimpinan lembaga negara, menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, bupati dan wali kota, serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, penyelenggaraan Musrenbangnas merupakan bentuk koordinasi penyelarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Musrenbangnas ini bertujuan untuk memusyawarahkan Rancangan RKP bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam rangka mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan RKP 2019," ujar Bambang.

Bambang menuturkan, Musrenbangnas yang mengusung tema "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas" itu dibahas empat hal. Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada tahun 2019 serta memperkuat koordinasi antara Kementerian-Lembaga dan pusat- daerah.

Kedua, pengendalian perencanaan, yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik.

Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan. Keempat, penajaman integrasi sumber pendanaan.

Di tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ini, pemerintah fokus untuk melaksanakan lima Prioritas Nasional yaitu: (1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; (2) Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya; (4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air; dan (5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Untuk mendukung pengembangan wilayah dan kawasan yang terintegrasi, RKP 2019 akan dilengkapi dengan suplemen peta integrasi proyek prioritas nasional. Peta tersebut akan menggambarkan integrasi pendanaan indikatif proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah serta dukungan swasta dan BUMN dalam lokus wilayah yang berbasis kawasan.

(Ant /CN33 )

Let's block ads! (Why?)