Pemerintah Diminta Serius Berantas Kartel Bawang

JAKARTA, suaramerdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendesak pemerintah membongkar habis Kartel bawang putih sebagai penyebab harga bawang putih tidak terkendali.

''Saya sudah dengar kartel atau 13 importir bawang putih yang sekarang menguasai pasaran. Mereka bisa mengatur-atur harga semaunya," tegas Fadli, Rabu (4/4).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, kartel bawang putih sangat menyakiti hati rakyat di tengah siksaan ketidakstabilan harga-harga pangan impor dengan dalih mengendalikan harga ternyata justru memainkan harga-harga untuk keuntungan segelintir kelompok.

Karena itulah, dia mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian memberantas kartel bawang putih dengan cara memberi kesempatan importir di luar ke-13. Dia menilai, jika pemerintah tidak bisa memberangus kartel berarti Presiden Jokowi telah gagal melaksanakan pemerintahan sesuai janji-janjinya selama kampanye.

''Seharusnya Satgas pangan sudah menindak kartel bawang putih, tidak perlu harus menunggu masyarakat susah dulu,'' katanya.

Modus kartel bawang putih untuk mempertahankan harga kisaran Rp 50ribu hingga Rp 90 ribu di banyak daerah, ia mencurigai adanya cara melepas kuota impor itu sedikit-sedikit di daerah-daerah Jabodetabek sehingga banyak kota besar lainnya harga tetap tinggi.

Impor salah urus Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkritisi kebijakan impor yang dikeluarkan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita. Temuan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017 menyebutkan ada sembilan (9) kebijakan impor Kemendag dinilai menyimpang dari pengelolaan tata niaga impor pangan pada tahun anggaran 2015-semester I 2017. Ke-9 komoditas impor dimaksud berupa gula, beras, sapi, daging sapi, kedelai, dan garam.

"Temuan itu sesuai hasil pemeriksaan yang menilai Sistem Pengendalian Internal (SPI) serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan rapat terbatas, penetapan alokasi impor, penerbitan perizinan impor, pelaporan realisasi impor serta monitoring dan evaluasi impor untuk komoditas pangan," ujar Kepala Biro Humas & Kerjasama Luarnegeri BPK, Yudhi Ramdan Budiman, di Jakarta, Rabu (4/4).

"BPK merekomendasi Kemendag agar mengembangkan Portal Inatrade, yang diintegrasikan dengan portal milik instansi/entitas lain yang menyediakan data dokumentasi hasil koordinasi serta data rekomendasi." jelasnya.

(Mahendra Bungalan /SMNetwork /CN34 )

Let's block ads! (Why?)