Peningkatan Populasi Ternak Tak Akan Ikuti Pola Lama

JAKARTA, suaramerdeka.com- Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) mewujudkan kemandirian pangan berbasis agribisnis rakyat terus berlanjut. Terhadap peternakan rakyat, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas ternak dengan memperkuat sistem pemeliharaan dan manajemen peternakan secara umum. Di antaranya adalah peningkatan kulitas pakan, bibit, kesehatan hewan, pengendalian pemotongan betina produktif dan pasca panen dan pengolahan produk asal hewan seta manajemen usaha.

Saat ini Pemerintah berupaya meningkatkan pembiayaan di sub sektor peternakan, khususnya sapi. Di antaranya dengan memperbesar alokasi anggaran. Sejak tahun 2017 alokasi APBN difokuskan kepada Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting).

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, I Ketut Diarmita mengungkapkan, peningkatan populasi ternak melalui Upsus Siwab tidak akan mengikuti pola lama dengan memberikan bantuan sapi kepada peternak. “Peternak kami arahkan menjadi mandiri, kami akan memperkuat sub sektor pendukung. Seperti penyediaan bibit dan pakan berkualitas, serta pendampingan petugas di lapangan,” kata I Ketut Diarmita, di Jakarta, Sabtu.

Dalam penguatan skala ekonomi dan kelembagaan peternak, pemerintah juga mengupayakan serangkaian kebijakan. Termasuk fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), penyediaan skim kredit: KUR mikro, KUR Kecil dan KUR Khusus Peternakan Rakyat dengan bunga tujuh persen dan grace periode sesuai karakteristik usaha.

Diakui Ketut realisasi KUR untuk sub sektor peternakan masih sangat kecil apabila dibandingkan total realisasi KUR nasional, yaitu hanya 2,73 persen. Pada periode 2016 sampai pertengahan maret 2018 untuk budidaya sapi potong telah direalisasikan KUR kepada 75.380 peternak sebesar 1,66 Trilyun rupiah untuk pembiayaan sekitar 110.900 ekor sapi.

Pola kemitraan juga telah dilakukan dengan melibatkan perusahaan swasta atau Koperasi/Badan Usaha Milik Petani sebagai inti, offtaker dan atau avalis, kelompok peternak sebagai plasma, dan perbankan atau PK BL BUMN sebagai sumber pembiayaan. "Pola kemitraan seperti ini yang sudah berjalan antara lain di Kabupaten Wonogiri, yaitu antara Perusahaan Peternakan Widodo Makmur Perkasa, kelompok peternak yang tergabung dalam BUMP PT Pengayom Tani Sejagad dan Bank Sinar Mas," Ketut menjelaskan.

Menyinggung pendampingan petugas, Ketut tidak menampik penyediaan SDM di lapangan saat ini masih terbatas. Namun demikian, pemerintah terus melakukan upaya penyediaan petugas pendamping.

Direktur Kesehatan Hewan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa menjelaskan, pada tahun 2018, Kementerian Pertanian melalui Ditjen PKH telah mengalokasikan kurang lebih Rp 31,2 Milyar untuk membiayai operasional 1.100 petugas THL dokter hewan dan paramedik veteriner di lapangan.

“THL dokter hewan dan paramedik veteriner bertugas memberikan pelayanan optimal dalam pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan menular, serta pendampingan khusus pada program Upsus Siwab,” ungkapnya.

(Budi Nugraha /SMNetwork /CN40 )

Let's block ads! (Why?)