PKL Belum Tahu Ada Opsi Tambahan

SOLO, suaramerdeka.com- Pedagang kaki lima (PKL) di Jalan KH Maskur - Jalan Ki Hajar Dewantoro, Jebres, Solo mengaku belum mengetahui opsi tambahan dari Pemkot Solo. Mereka menyatakan, hingga saat ini belum ada forum dialog antara PKL dan Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Surakarta.

"Kami belum mengetahui jika Disdag memberikan opsi baru yaitu selter. Pada pertemuan terakhir (di DPRD Solo) solusinya hanya mengarahkan kami ke pasar-pasar yang telah disiapkan Disdag," ujar Koordinator PKL Solo Timur, Maryono, Selasa (17/4).

Maryono mengungkapkan solusi untuk masuk ke dalam pasar masih belum bisa diterima PKL. Sebab, selama ini dirinya mengetahui persis tentang bagaimana kondisi pasar.

"Saya tahu persis kondisi pasar Panggungrejo itu, sebelumnya banyak pedagang masuk ke pasar tapi akhirnya keluar lagi, karena pasarnya sepi. Selain itu kami juga dikenakan retribusi padahal tiap harinya belum tentu ada pembeli yang datang," ungkapnya.

Menurut Maryono, pihaknya belum bisa memberikan komentar mengenai opsi baru yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dengan memanfaatkan shelter yang tersedia di beberapa titik. "Hingga saat ini kami belum bisa menentukan langkah. Informasi itu baru kami dapat dari kawan-kawan media." kata dia.

Sementara itu, Lurah Pasar Panggungrejo, Kayadi mengatakan, pihaknya masih berkonsultasi dengan Disdag. Sosialisasi terakhir, pihaknya telah diundang Disdag untuk mempersiapkan penataan PKL yang akan dimasukkan ke pasar-pasar yang telah ditentukan.

‘’Kami masih melakukan komunikasi dengan Disdag, namun kelanjutannya hanya menunggu dari arahan dinas terkait. Jika ada pergerakan untuk pindah, kami bakal mempersiapkannya,’’ kata Kayadi.

Undang Pedagang

Kepala Disdag Kota Surakarta, Subagiyo menyatakan, pihaknya bakal mempertemukan PKL di Balai Kota pada Rabu (18/4). Pertemuan itu untuk melanjutkan komunikasi yang terputus setelah pertemuan di kantor DPRD pada Rabu (28/3) bulan lalu.

‘’Kami bakal undang PKL-PKL tersebut untuk berkomunikasi dan memberikan pemahaman, mengapa tidak boleh berjualan di kawasan itu, mengapa pemerintah giat untuk menertibkan pedagang tersebut. Di samping itu kami juga bakal memberikan solusi bagi mereka untuk penataannya,’’ ungkap Subagiyo.

Menurutnya, beberapa lahan yang dimanfaatkan pedagang bukan sepenuhnya untuk berjualan. Namun ada untuk tempat hunian, gudang, dan tempat menyimpan barang bekas, sehingga kawasan tersebut bakal ditertibkan agar menciptakan kawasan yang lebih rapi.

‘’Sayangnya beberapa masyarakat menggunakan lahan itu untuk tempat tinggal, sehingga statusnya adalah bangunan liar. Karena dibangun di atas tanah negara. Maka dari itu PKL-PKL bakal kami berikan opsi pemindahan, namun untuk bangunan hunian harus kami bongkar,’’ jelas Subagiyo.

(M Ilham Baktora /SMNetwork /CN40 )

Let's block ads! (Why?)