PKL Minta Ketemu Langsung Pemkot

SOLO, suaramerdeka.com- Kendati sudah audiensi dengan Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Surakarta, Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tergabung dalam Paguyuban PKL Solo Timur, meminta audensi langsung dengan Pemkot.

‘’Kami belum puas dengan hasil audiensi yang dilakukan kemarin. Kami rasa Pemkot harus memberikan kesempatan kepada kami untuk mengeluarkan aspirasi yang dimiliki masing-masing pedagang di jalanan itu, sehingga solusi yang kami tawarkan dapat menjadi pertimbangan Pemkot untuk penertibannya,’’ kata Ketua Paguyuban Pedagang Solo Timur, Maryono, Kamis (19/4).

Menurutnya, seluruh pedagang di kawasan itu siap untuk ditertibkan namun dengan syarat tidak dipindah jauh dari tempat mereka berjualan di Jalan KH Maskur, Jebres, Solo, untuk menjaga penghasilan mereka dapat terpenuhi untuk kebutuhan keluarga.

Maryono mengatakan, selama ini pedagang hanya diarahkan tanpa diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Pada pertemuan di DPRD pada 28 Maret lalu, pihaknya sudah memberikan surat berisi aspirasi, namun belum ada tindak lanjut dari Pemkot.

‘’Kami menyayangkan audiensi yang telah dua kali dilakukan itu. Harapannya pada audiensi kemarin kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan solusi dan tawaran kepada Pemkot. Jadi kami datang tidak untuk mendengarkan, namun memberikan aspirasi kami untuk mereka,’’ jelas Maryono.

Dengan demikian, pihaknya terus menunggu keputusan dari Pemkot dengan penertiban itu. Menurut dia, Pemkot harus terjun langsung kelapangan, tidak mengecek luas lahan saja namun perlu berkomunikasi terhadap masing- masing pelaku usaha di kawasan itu.

Tidak Logis

Maryono menilai tidak logis pemanfaatan lahan untuk trotoar dan fasilitas umum. Jika harus dibangun pedestarian Pemkot perlu mengkaji ulang terhadap kawasan itu.

‘’Jika harus dibangun trotoar, Pemkot perlu memetakan terlebih dahulu, apakah kawasan tersebut sering dilalui pejalan kaki atau tidak. Jika yang dimaksud mahasiswa yang tinggal di daerah itu, kami rasa kurang benar. Karena yang sering melintas di kawasan itu pengendara motor dan mobil,’’ jelas Maryono.

Menurutnya, pembangunan trotoar tersebut akan menyisakan lahan seluas dua hingga tiga meter. Dengan demikian sisa lahan tersebut yang menjadi salah satu tawaran PKL kepada Pemkot untuk mengisi dengan menjual barang dagangannya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penataan PKL Disdag Kota Surakarta, Didik Anggono mengatakan, pihaknya bakal melakukan verifikasi luas lahan yang ditempati PKL. Nantinya hasil tersebut bakal menjadi acuan untuk pemberian ongkos bongkar dan ongkos angkut.

‘’Kami masih memberikan waktu bagi PKL untuk berjualan di kawasan tersebut. Jumat (20/4) kami bakal melakukan pendataan terhadap luas bangunan ke 145 PKL yang berjualan di sepanjang bahu Jalan KH Maskur,’’ tambahnya.

Untuk ongkos bongkar dan ongkos angkut yang diberikan berbeda-beda, bagi bangunan permanen diberikan ongkos sebesar Rp 65 ribu per meter persegi, dan bangunan semi permanen Rp 50 ribu per meter persegi.

(M Ilham Baktora /SMNetwork /CN40 )

Let's block ads! (Why?)