Komisi V DPR-RI Minta Pemerintah Tak Lagi Tunda Silognas

SEMARANG, suaramerdeka.com- Anggota Komisi V DPR-RI, Bambang Haryo Soekartono, berjanji akan membawa semua permasalahan terkait regulasi kepelabuhan seperti infrastruktur, logistik, bongkar muat dan permasalah lain yang ada di lingkungan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, menyusul banyaknya keluhan para stakeholder.

Salah satu harapan yang mengemuka misalnya, perlunya pemerintah segera menerapkan silognas (sistem logistik nasional). "Ini sebenarnya persoalan sudah lama, tapi tidak juga direalisasi pemerintah. Payung hukum satu-satunya harus ada pada Direktorat Jendral Transportasi," tegas Bambang Haryo, seusai acara dengar pendapat di KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan) Tanjung Emas, Semarang Kamis (26/4).

"Yang pasti saya sudah memahami semua persoalan para stakeholder kepelabuhanan, semua persoalan akan segera saya agendakan ke rapat internal Komisi V di Jakarta agar pemerintah tanggap dan ke depannya para stakeholder ini memperoleh kenyamanan dan ada sinergitas dalam bekerja," kata politisi Gerindra.

Regulasi logistik di Indonesia, menurut Bambang Haryo Soekartono, harus dibenahi. "Terlebih saat ini mendekati lebaran. Pada lebaran itu terdapat libur panjang sampai 10 hari. Akibatnya barang angkutan akan menumpuk. Ini jelas akan merepotkan teman-teman logistik karena kontraproduktif," lanjut Bambang Haryo.

Beberapa institusi stakeholder itu adalah Pelindo Cabang Tanjung Emas, KSOP, KPLP (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai), INSA (Indonesian National Shiponwers Association), APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia), ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia) dan beberapa yang lain.

(Bambang Isti /SMNetwork /CN40 )

Let's block ads! (Why?)