Mensos Minta Penyimpangan Rastra Dilaporkan

KARANGANYAR, suaramerdeka.com- Menteri Sosial Idrus Marham meminta seluruh elemen masyarakat mengawal program bantuan pangan beras sejahtera (rastra) bagi masyarakat miskin. Jika menemukan praktik-praktik penyimpangan di lapangan, segera dilaporkan ke instansi terkait untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Mensos mengatakan itu saat memberikan arahan di sela acara Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (Bansos Rastra) di Balai Desa Kebak, Kecamatan Kebakkramat, Sabtu (31/3) sore.

Seribu keluarga penerima manfaat (KPM), menerima secara simbolis bantuan rastra di acara tersebut. Selain itu, diserahkan bantuan untuk usaha mandiri bagi 10 penyandang tunadaksa senilai Rp 50 juta dan bantuan untuk 12 penyandang tunanetra senilai Rp 80 juta.

Tidak Membayar

Idrus menegaskan, penerima rastra saat ini tidak perlu menebus beras dengan nilai uang atau membayar. Beras ini gratis tidak membayar sepeser pun. ‘’Sekarang tidak ada lagi bayar membayar. Kalau masih ada yang meminta uang dengan alasan macam-macam, laporkan saja ke pihak berwenang,’’ tandasnya.

Begitu juga jika ada oknum mengurangi berat rastra, harus dilaporkan. Menurutnya, setiap KPM penerima bantuan rastra mendapat jatah 10 kg beras tiap bulan. ‘’Instruksi dari Pak Presiden, siapa pun yang mengkhianati hak rakyat, harus ditindak. Jika masih ada yang macam-macam, laporkan agar ditindak sesuai hukum,’’ tegasnya.

Untuk memastikan tidak ada warga miskin yang tercecer dalam pendataan, Idrus menyatakan akan berkeliling ke berbagai daerah untuk melakukan pengecekan. ‘’Terutama ke kabupaten/kota yang pemda-nya belum aktif sepenuhnya melakukan validasi untuk pemutakhiran data,’’ tandasnya.

Kepala Dinas Sosial Karanganyar Agus Heri Bindarto menambahkan, jumlah penerima rastra di Bumi Intanpari pada tahun ini sebanyak 56.802 keluarga. ‘’Jumlah itu sama dengan jumlah penerima tahun lalu,’’ katanya.

(Irfan Salafudin /SMNetwork /CN40 )

Let's block ads! (Why?)