Disdik Jateng Diminta Evaluasi Pengelolaan SMA/SMK

SEMARANG,suaramerdeka.com- Peralihan pengelolaan SMA/SMK negeri dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi memasuki tahun kedua. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemprov Jawa Tengah diminta melakukan evaluasi menyeluruh lantaran ada beberapa persoalan yang dinilai urgen.

Penguatan pendidikan karakter menjadi hal pertama yang ditekankan. Hal itu tercermin dari beberapa tindakan siswa yang dinilai di luar batas. Puncaknya adalah dua siswa SMK di Semarang yang menjadi tersangka kasus pembunuhan sopir taksi online beberapa waktu lalu.

“Tahun pertama boleh jadi sibuk dengan urusan administrasi. Tapi memasuki tahun kedua ini, hal-hal lain harus diperhatikan. Lakukan evaluasi dan pendidikan karakter ini harus ditekankan,” kata anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto usai diskusi parlemen dengan tema mendidik dan membentuk karakter anak di Hotel Quest Kota Semarang, Senin (19/3).

Peralihan pengelolaan SMA/SMK dilakukan per 1 Januari 2017 lalu. Hal sesuai perintah UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal kedua yang disorot Yudi adalah sumber daya pengajar maupun kepala sekolah. Menurutnya harus dilakukan peningkatan kualitas. Pernyataanya merujuk pada cara sekolah dalam menangani dugaan tindak kekerasan yang dilakukan siswa pada yuniornya di SMA 1 Kota Semarang. Tindak kekerasan itu diduga dilakukan pada saat kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) sekolah. Dalam kejadian itu, dua anak dinyatakan bersalah dan diminta menandatangani surat pengunduran diri. Saat ini kasus masuk di ranah hukum, karena orang tua siswa menggugat keputusan sekolah di PTUN.

“Dinas pendidikan mestinya membuat tata kelola di UPT dinas pendidikan. Sekolah punya hak untuk membuat aturan, tapi jika ada hal yang tidak pas harusnya bisa diintervensi oleh Dinas Pendidikan,” jelasnya.

Apakah evaluasi yang ia maksudkan adalah melakukan mutasi guru maupun kepala sekolah? “Ya itu kewenangan dinas. Kami hanya mendorong pengelolaan pendidikan kedepanya lebih baik,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Gerindra jawa Tengah ini.

Anggota Dewan Pendidikan Jateng, Ngasbun Edgar mengatakan proses pendidikan harus dipersiapkan sebaik mungkin untuk kepentingan anak-anak. Penghargaan atau hukuman yang diberikan sekolah pada anak harus didasarkan pada nilai-nilai pendidikan.

Dalam memberikan reward dan punishment pun harus terukur dan tidak boleh sembarangan. Lantaran hal itu berkaitan erat dengan masa depan anak. Jika ada persoalan, lanjutnya, hendaknya diselesaikan di tingkat internal. Jika belum selesai bisa berkonsultasi dengan Dewan Pendidikan.

“Reward dan punishment itu harus terukur dan mendidik,” kata Ngasbun.

Kasi SMA/SMK Disdikbud Jawa Tengah Herry Wuryanto mengatakan pendidikan karakter menjadi kebutuhan. Hal itu harus bisa ditransfer oleh sekolah pada anak didiknya. Dalam pelaksanaanya, ada kalanya ada tindakan tegas dari sekolah. Tujuannya agar siswa menyadari kesalahanya.

“Tapi hal itu harus dilakukan dengan nilai-nilai pendidikan dan kasih sayang,” katanya.

(Hanung Soekendro /SMNetwork /CN38 )

Let's block ads! (Why?)