Petani Keluhkan Pupuk dan Kartu Tani

SRAGEN, suaramerdeka.com- Masalah pupuk dan kartu tani banyak dikeluhkan petani di Sragen. Untuk itu, pemerintah diharapkan memiliki formula tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Keribetan dan kendala kartu tani jangan sampai menurunkan produktivitas pangan.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto mengatakan, dalam beberapa kali pertemuan dengan petani, kedua keluhan soal pupuk dan kartu tani banyak disampaikan. Keluhan ini dinilai wajar karena Sragen merupakan daerah pertanian dan salah satu penyangga ketahanan pangan di Jawa Tengah bahkan nasional.

‘’Keluhan terkait masalah pupuk dan kartu tani ini ada di berbagai tingkatan petani. Mulai pemilik lahan, pemodal, penggarap dan buruh tani,’’ kata Bambang Pur. Menurut dia, saat ini orang-orang yang bekerja di bidang pertanian sudah berusia lanjut dan sumber daya manusia (SDM) mereka rendah.

Dengan sistem birokrasi kartu tani untuk mendapatkan pupuk dinilai ribet. ‘’Masalah pupuk menjadi yang diperdebatkan, terutama jatahnya dikurangi, kemudian sistem distribusi menggunakan kartu tani. Mereka bahkan minta sistem program kartu tani itu ditarik,’’ tandas Bambang Pur.

Politikus asal Desa/Kecamatan Gondang ini menjelaskan keluhan mereka adalah beban harus mengisi uang, antre di bank dan sebagainya. Bagi petani yang sudah tua dan SDM rendah, ini kesulitan dan ribet. ‘’Saya hanya bisa sampaikan bahwa itu program dari Pemerintah provinsi, bukan ranah kami. Tapi bukan salah petani jika mengeluh juga pada DPRD di Kabupaten,’’ tegasnya.

Banyak Kendala

Terpisah, anggota DPRD Provinsi Jateng Hadi Santosa menyampaikan soal kartu tani, awalnya program ini untuk menertibkan kuota pupuk, tapi di lapangan banyak kendala. Seperti penerima pupuk kuotanya jauh dari harapan, dan kesulitan mendapatkan pupuk.

Hadi meminta keribetan dan kendala kartu tani jangan sampai menurunkan produktivitas pangan. ‘’Kami meminta bolehkah yang belum menerima kita terobos dengan Rencana Detail Kebutuhan Kelompok (RDKK), dengan kuota di kelompok itu, atau kartu tani sekalian off saja sampai semua yang berhak menerima pupuk,’’ kata politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

‘’Masyarakat dipaksa berinteraksi dengan perbankan, sedang kuota yang dibutuhkan masih kurang,’’ tegasnya. Hadi menyampaikan untuk petani untuk sawah irigasi teknis saja sulit, apalagi bagi mereka yang menanam di tegalan. Padahal di beberapa titik mengandalkan pertanian di tegalan.

Dia menyampaikan jika pemerintah belum bisa memenuhi kuota pupuk harusnya mengambil langkah solutif. Yakni menciptakan unit produksi yang bisa menjadi unit pupuk alternatif yang bisa dimanfaatkan petani.

Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sragen, M Djazairi mengatakan, kartu tani memang perlu penyempurnaan agar bisa sesuai harapan bersama. ‘’Kalau semua sudah betul, sudah mapan, tidak ada yang mencuri (pupuk), peruntukannya pas. Biarlah disempurnakan dulu,’’ tandasnya.

(Basuni Hariwoto /SMNetwork /CN40 )

Let's block ads! (Why?)