Kekurangan Rp 10 Miliar Jangan Dibebankan APBD

PEKALONGAN, suaramerdeka.com– Kalangan Dewan menilai jika kekurangan dana Rp 10 miliar untuk pembebasan lahan exit tol Pekalongan dibebankan APBD dinilai berat dan tidak memungkinkan. Kalau Pemkot mengusulkan dana tambahan itu kemungkinan kecil usulan itu akan lolos

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Pekalongan, Budi Setiawan menegaskan kekurangan itu jangan dibebankan APBD, mengingat, tahun ini, Kota Pekalongan masih memprioritaskan pembangunan Pasar Banjarsari yang terbakar, beberapa waktu lalu dan pembangunan mengatasi rob di wilayahnya.

‘’Untuk itu, sangat tepat jika Pemkot mengusulkan kekurangan dana pembebasan tanah exit tol itu ke Kementerian PUPR,’’ kata Budi Setiawan, di ruang kerjanya kemarin.

Dia menanggapi kekurangan dana sekitar Rp 10 miliar untuk pembebasan tanah persimpangan exit tol Pekalongan.

‘’Saya apresiasi pada Pemkot jika usulan ke PUPR itu nanti bisa mengucur untuk pembangunan exit tol. Bahkan kalau perlu Pemkot bisa mengusulkan kekurangan dana itu ke Provinsi atau mencari dana CSR,’’ katanya.

Dia justru mempertanyakan, dulu perencanaannya bagaimana kok akhirnya masih ada kekurangan dana yang cukup besar, Rp 10 miliar. Awal usulan ke DPRD, pembangunan exit tol Rp 40 miliar. Kemudian tahun 2018 ini mengajukan tambahan Rp 14,2 miliar. Itupun sudah disetujui untuk pembebasan lima meter sebelah kiri dan kanan dari exit tol.

Saat itu, lanjut Wawan, dengan dana itu exit tol bisa selesai dan direncanakan saat Lebaran sudah bisa gunakan untuk pemudik maupun arus balik atau transit di Kota Pekalongan. ‘’Kalau kemudian Juli baru bisa diselesaikan dan Lebaran belum bisa dimanfaatkan, maka kerugian besar bagi masyarakat Pekalongan karena arus mudik dan balik yang mampir ke Pekalongan akan lebih sedikit,’’ katanya.

(Trias Purwadi /SMNetwork /CN40 )

Let's block ads! (Why?)