Kebijakan Biaya Seleksi Tiap Desa Berbeda

KLATEN, suaramerdeka.com– Setiap desa memiliki kebijakan berbeda-beda dalam menentukan anggaran pembiayaan seleksi perangkat desa massal tahun 2018. Agaknya beda implementasi kebijakan itu akibat berbeda dalam menafsirkan aturan. Ada desa menanggung semua dengan APBDes dan ada yang menerima sumbangan.

Ketua Tim Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa (TP3D) Desa Danguran, Kecamatan Klaten Selatan, Bukhori Ibnu Sidik mengatakan di desanya sepakat tidak ada pungutan kepada calon perangkat desa, baik pendaftaran mau pun sampai ke pelantikan.

''Untuk pembiayaan semua dianggarkan APBDes,'' jelasnya, Selasa (27/3).

Dalam rincian anggaran biaya (RAB) yang diajukan ke desa dan dirapatkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak ada pungutan ke calon.

Biaya yang ditanggung APBDes itu meliputi biaya seleksi sampai pelantikan. Di desanya ada tiga posisi yang kosong dan akan diisi yaitu Kaur Umum, Kaur Keuangan dan Kasi Pemerintahan. Dari tiga kursi yang kosong itu anggaran yang diplot hanya untuk 20 orang pendaftar dengan estimasi Rp 500.000 per orang.

Kebijakan itu sesuai arahan saat rapat di kecamatan yang menekankan semua dibiaya APBDes dan tidak mengandalkan sumbangan pihak ketiga. Di Kecamatan Klaten Selatan semua dibiayai APBDes. Yang menjadi persoalan, kata dia, apabila nantinya jumlah pendaftar melebihi perkiraan RAB.

Revisi RAB

Kekhawatiran itu baru muncul setelah RAB disahkan. Padahal kemungkinan jumlah pendaftar membeludak bisa saja terjadi. TP3D tengah mencari formulasi solusi. Kemungkinan bisa diatasi dengan merevisi RAB sehingga bisa mendapatkan sumber lain.

Terlebih, lanjut Bukhori, tidak ada bantuan APBD 2018. Berbeda dengan Desa Danguran, di Desa Gombang, Kecamatan Cawas selain dari APBDes, panitia menerima sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

''Di Perbup sumber pendanaan ada dua yaitu APBDes dan sumbangan pihak lain,'' kata Sekretaris TP3D Desa Gombang, Purwanto Amitaba.

(Achmad Hussain /SMNetwork /CN40 )

Let's block ads! (Why?)