Mahasiswa Penerima Bantuan Harus Loyal pada Negara

BEKASI, suaramerdeka.com- Koordinator Perguruan Tinggi Islam (Kopertais) Wilayah se-Indonesia diminta untuk menjadi pionir pengarusutamaan moderasi Islam. Ancaman radikalisme dan liberalisme yang melanda bangsa ini perlu keterlibatan semua pihak.

Hal itu dikatakan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Moh Isom Yusqi dalam kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Jumat (20/4) di Bekasi.

"Pejabat Pimpinan Satuan Kerja, tak terkecuali Kopertais, hingga para Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditjen Pendidikan Islam harus menjadi pionir bagi pengarusutamaan moderasi Islam," terang Isom.

Guru Besar Hadits ini mensinyalir PTKIS bukan serta merta telah terbebas dari paham radikalisme yang kadang sudah menjurus pada paham anti Pancasila, UUD ’45 dan NKRI.

“Kalau masih mendiskusikan berbagai idiologi dan dasar-dasar negara selain Pancasila, dalam konteks akademik, dibolehkan. Tapi kalau sudah melakukan gerakan, harus ditindak”, lanjut Isom.

Terkait dengan bantuan dan beasiswa kemahasiswaan, Isom Yusqi menegaskan bahwa mahasiswa calon penerima bantuan harus loyal pada bangsa dan negaranya, bukan mereka yang ingin mengganti Pancasila dan NKRI dengan idiologi lainnya.

Kegiatan Penyusunan Bantuan Kemahasiswaan diikuti Kopertais Wilayah se-Indonesia, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, unsur Ditjen Pendidikan Islam dan sejumlah praktisi lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan tiga hari, 19-21 April 2018 di Bekasi.

Kegiatan ini akan mereview 8 Petunjuk Teknis Bantuan Kemahasiswaan, yaitu Bantuan Bidikmisi Rekrutmen Baru dan On Going, Bantuan Lembaga Kemahasiswaan, Beasiswa Tahfidz Al-Quran, Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik dan Kemahasiswaan, Penghargaan Mahasiswa PTKI, Bantuan Pemagangan Mahasiswa, dan Juknis Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Islam Daerah 3 T (Adiktis).

(Kemenag /CN41 )

Let's block ads! (Why?)