Sangat Menginspirasi, Penghulu Ini Selalu Tolak Amplop dari Warga

KLATEN, suaramerdeka.com -Abdurrahman Muhammad Bakri (26) disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai aparat negara yang paling rajin melaporkan gratifikasi ke KPK. Selama tahun 2015-2018, sebanyak 59 kali laporan gratifikasi senilai Rp 4,2 juta dikirimkannya ke KPK.

Alhasil, sosok Abdurrahman mendadak menjadi sorotan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Penghulu muda di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten itu mendadak begitu dikenal di kalangan staf sampai pejabat di kantornya.

Sejak namanya menghiasi halaman utama berita koran karena disebut KPK sebagai aparat terajin melapor gratifikasi, banyak ucapan diterimanya. Baik melalui pesan singkat, melalui grup media sosial sampai saat bertemu langsung.

Sosoknya yang masih muda menjadikan banyak orang penasaran. Pria kelahiran Klaten 13 Juni 1982 itu mengaku tidak pernah menduga bakal terkenal.

Pria yang akrab dipanggil Abdul itu mengatakan tindakannya melaporkan setiap dugaan gratifikasi dilakukan sejak tahun 2015. Seiring keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kemenag.

PP itu mengatur, pencatatan nikah di KUA pada jam kerja gratis. Sementara di luar KUA, di luar jam dan hari kerja tarifnya ditentukan pemerintah Rp 600.000.

Namun faktanya, saat berdinas jam kantor masih ada masyarakat memberi amplop. Setiap ada warga menyodorkan amplop, alumnus STAIN Surakarta itu menolak dan menjelaskan isi PP 48 tahun 2015.

"Namun tidak jarang ada warga nekat, mengejar bahkan menyelipkan amplop uang ke saku," katanya, Sabtu (24/3).

Sebab takut masuk gratifikasi, setiap amplop dari warga itu dibukanya di rumah. Form laporan KPK yang diunduh di internet kemudian diisi, lalu dikirim ke KPK melalui email dan uang disetor melalui transfer.

"Warga pemberi biasanya alasan untuk uang bensin atau uang transport," jelasnya.

Menurut Abdurrahman, selain karena melaksanakan aturan, tekadnya menolak gratifikasi karena dorongan keluarga. Saat diterima CPNS di Kemenag melalui seleksi umum tahun 2005, orang tuanya berpesan agar bekerja sesuai aturan dan tidak neko-neko. Terlebih, keluarga dan istri mendukung sikapnya menolak amplop dan mengirimkan uangnya ke KPK.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, Masmin Afif mengaku bangga dengan apa yang dilakukan Abdurrahman.

"Masih muda dan sudah punya tekad kuat untuk menolak gratifikasi," ungkapnya.

Apa yang dilakukan Abdurrahman akan memperkuat program zona integritas (ZI) yang dibangun di kantor Klaten sejak tahun 2017.

(Achmad Hussain /SMNetwork /CN41 )

Let's block ads! (Why?)