LKPj Jadi Catatan, Intervensi Penurunan Kemiskinan

SEMARANG,suaramerdeka.com- Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2019, pemerintah diminta fokus pada program pengentasan kemiskinan. Jika perlu, lakukan intervensi agar program penurunan kemiskinan menjadi prioritas. Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) akhir masa jabatan Gubernur Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko harus benar-benar dijadikan catatan.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jateng untuk LKPj Gubernur dan Wakil Gubernur, Yudi Indras Wiendarto mengatakan capaian penurunan kemiskinan di angka 12,23?ri target 10,4%-9,93% jelas bukan sesuatu yang menggembirakan. Padahal target tersebut telah melalui revisi dari target semula sebesar 7,8%.

“Capaian di LKPj itu harus jadi catatan penting untuk pemerintahan kedepannya. Semua kegiatan harus mendukung penurunan kemiskinan,” kata Yudi, Selasa (27/3).

Menurut anggota Komisi E DPRD Jateng ini, tahapan Musrenbang telah dilaksanakan. Maka, ia meminta alokasi anggaran penurunan angka kemiskinan diprioritaskan. Program-program yang dijalankan juga harus sesuai. Di sisi lain ia menggarisbawahi, program tersebut harus disusun dan dilaksanakan berdasarkan pada data yang tepat dan akurat. Jangan sampai program yang dijalankan salah sasaran.

Untuk itu, ia mendesak dilakukannya update data penduduk miskin secara reguler. Lantaran kondisi kemiskinan sering kali berubah seiring adanya fluktuasi pertumbuhan ekonomi.

“Dulu ada yang tidak miskin tapi kondisinya juga pas-pasan, saat kondisi ekonomi sulit maka jatuh miskin. Nah, data harus akurat,” ujar Wakil Ketua DPD Gerindra Jateng ini.

Tak hanya itu, dalam pembuatan program, lanjutnya, harus tepat sasaran. Artinya, pemerintah harus memiliki data siapa yang akan dibidik dan program apa yang tepat bagi mereka. Pasalnya, latar belakang pendidikan, kultur dan budaya masyarakat juga harus dipertimbangkan dalam penyusunan program.

Menurutnya, satu-satunya cara untuk menrunkan angka kemiskinan dengan adanya intervensi dari pemerintah. Mulai dari program yang dibuat hingga pelibatan semua pihak, termasuk swasta. Program yang dirancang swasta, utamanya terkait CSR, harus pula mendukung program pemerintah dalam penurunan angka kemiskinan. Selanjutnya program tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019.

Selanjutnya, untuk program-program yang telah dibuat dan dijalankan tahun ini, ia meminta pemerintah serius.

Ia juga meminta pemerintah melakukan intervensi pada pihak swasta untuk ikut memajukan UMKM Jateng. Tujuannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari capaian saat ini. Realisasi capaian pertumbuhan ekonomi 2013-2017 sebesar 5,27?ri target 5,9%-6,2%.

(Ranin Agung /SMNetwork /CN38 )

Let's block ads! (Why?)